Mengapa Kenaikan Harga Menjadi Kebijakan Berkelanjutan?

Setiap tahun, isu kenaikan cukai rokok selalu menjadi topik hangat. Baru-baru ini, wacana kenaikan cukai rokok kembali mencuat untuk tahun 2026. Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai, menempatkan industri rokok, petani tembakau, dan para perokok di persimpangan jalan.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa; ini adalah dilema kompleks yang melibatkan kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan nasib jutaan pekerja. Mengapa pemerintah terus-menerus memilih jalur kenaikan harga rokok? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung kerugian?

BACA JUGA : Semangat Merah Putih Di Hari Kemerdekaan

Mengupas Tuntas Alasan di Balik Kenaikan Cukai Rokok

Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok tanpa alasan. Ada tiga pilar utama yang mendasari keputusan ini, dan ketiganya memiliki bobot yang sangat besar dalam konteks pembangunan nasional. Memahami alasan ini adalah kunci untuk melihat gambaran yang lebih utuh.

1. Menekan Angka Perokok, Menyelamatkan Generasi Muda

Alasan pertama dan yang paling sering dikemukakan adalah masalah kesehatan masyarakat. Rokok adalah penyebab utama berbagai penyakit mematikan, dari kanker paru-paru, jantung, hingga penyakit pernapasan kronis. World Health Organization (WHO) dan berbagai lembaga kesehatan nasional sepakat bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengurangi jumlah perokok adalah dengan menaikkan harga rokok.

Ketika harga cukai rokok melonjak, terutama di segmen rokok murah, daya beli masyarakat, khususnya remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah, otomatis berkurang. Mereka yang mencoba merokok akan berpikir dua kali, dan perokok lama mungkin mempertimbangkan untuk berhenti. Pemerintah menggunakan pajak rokok sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi, bukan hanya sebagai sumber pendapatan. Pendekatan ini mendasari logika ekonomi dan data kesehatan global.

2. Memperkuat Penerimaan Negara, Membiayai Pembangunan

Selain alasan kesehatan, cukai rokok adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan. Setiap tahun, triliunan rupiah masuk ke kas negara dari sektor ini. Dana ini pemerintah gunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk di sektor kesehatan.

Pemerintah menggunakan sebagian penerimaan cukai tembakau untuk dana bagi hasil ke daerah-daerah penghasil tembakau, dan sebagian lagi dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Dengan demikian, industri rokok secara tidak langsung mendanai biaya pengobatan bagi mereka yang menderita penyakit akibat rokok. Sebuah siklus yang ironis tercipta, tetapi itu sangat penting bagi APBN.

3. PEMERINTAH Mengendalikan Industri dan Menciptakan Keadilan Fiskal

Pemerintah juga menggunakan cukai rokok sebagai alat untuk mengendalikan industri rokok. Dengan sistem cukai yang progresif, di mana rokok dengan harga lebih mahal dikenakan cukai lebih tinggi, pemerintah mengatur persaingan di industri ini. Pemerintah menciptakan kebijakan ini untuk menciptakan keadilan fiskal. Ini sejalan dengan prinsip ‘eksternalitas negatif’ dalam ekonomi, di mana produsen membebankan biaya sosial dari suatu produk kepada konsumen.

Dampak Kenaikan Cukai Rokok: Dua Sisi Mata Uang

Pemerintah dengan niat mulia, Implementasi kenaikan cukai memiliki dampak negatif. Kebijakan ini juga menciptakan efek berantai yang memengaruhi berbagai pihak.

1. Tantangan untuk Industri Rokok dan Rantai Pasoknya

Kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif dapat menyulitkan industri rokok, terutama perusahaan-perusahaan rokok kecil. Mereka menghadapi penurunan volume penjualan dan laba yang menipis. Kondisi ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan penutupan pabrik, yang berdampak langsung pada ribuan karyawan.

2. Nasib Petani Tembakau dan Cengkeh

Para petani memulai rantai pasok rokok. Ketika industri menghadapi tekanan, permintaan terhadap tembakau dan cengkeh lokal juga ikut menurun. Para petani, yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini, berada di posisi yang sangat rentan. Mereka membutuhkan perlindungan dan program diversifikasi usaha agar tidak terjebak dalam siklus ketergantungan pada komoditas rokok.

3. Munculnya Pasar Gelap Rokok Ilegal

Ketika harga rokok legal melambung tinggi, celah untuk rokok ilegal terbuka lebar. Penjual rokok ilegal menjual produk mereka dengan harga sangat murah karena tidak membayar cukai, menarik konsumen dari segmen ekonomi bawah. Ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga merusak tatanan pasar. Rokok ilegal seringkali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, dan penegakan hukum terhadap peredarannya menjadi tantangan besar.

Mencari Titik Temu di Tengah Polemik

Dilema ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai rokok tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Pemerintah, industri, petani, dan masyarakat perlu mencari titik temu. Beberapa solusi dan pendekatan bisa kita pertimbangkan:

Penerapan Cukai Progresif: Pemerintah dapat menerapkan kenaikan cukai yang lebih progresif, dengan kenaikan yang lebih kecil untuk rokok segmen bawah, dan lebih besar untuk rokok segmen atas. Ini bisa membantu melindungi industri kecil dan petani, tanpa mengorbankan target penerimaan dan kesehatan.

Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah harus memprioritaskan perang melawan rokok ilegal. Penegakan hukum yang lebih ketat dapat menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi pasar rokok legal.

Diversifikasi Ekonomi Petani: Pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan bantuan modal bagi petani tembakau untuk beralih ke komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti rempah-rempah atau tanaman hortikultura.

Edukasi dan Kampanye: Kebijakan harga harus didukung oleh kampanye edukasi yang masif tentang bahaya merokok. Edukasi yang efektif dapat mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat dalam jangka panjang.

Kesimpulan: Cukai Rokok, Sebuah Kebijakan yang Tidak Pernah Selesai

Isu kenaikan cukai rokok adalah cerminan dari kompleksitas kebijakan publik di sebuah negara berkembang. Ini adalah tarik ulur antara kepentingan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah berada di posisi yang sulit, harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertolak belakang.

kenaikan harga

Meskipun kenaikan harga rokok menimbulkan pro dan kontra, niat pemerintah untuk menekan prevalensi perokok, terutama di kalangan remaja, patut kita dukung. Namun, pelaksanaannya harus hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi industri dan para petani.

Pendekatan yang holistik dapat menjadikan kebijakan ini sebagai alat yang efektif untuk membangun bangsa yang lebih sehat dan mandiri, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai, dan kita semua memiliki peran untuk memahami isu ini secara mendalam.