Bulan: September 2025

🌾 Harga Beras di Indonesia Tembus Rekor Tertinggi

🌾 Harga Beras di Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Meski Panen Melimpah

Harga beras di Indonesia kembali mencatatkan rekor tertinggi pada akhir September 2025. Fenomena ini mengejutkan publik karena terjadi di tengah kondisi panen yang melimpah dan stok beras nasional yang dinilai cukup luas. Lonjakan harga menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang diuntungkan, dan bagaimana nasib konsumen di tengah tekanan ekonomi saat ini?temagamelogin

Kronologi & Fakta

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras medium di pasar tradisional menembus Rp 15.500 per kilogram. Sementara itu, beras premium bahkan mencapai Rp 17.500 per kilogram, angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir.tips

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai lebih dari 2 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional hingga akhir tahun. Namun, tingginya harga tetap tidak terkendali di pasar.

“Fenomena ini dipengaruhi distribusi yang tidak merata serta ulah sebagian pelaku pasar yang menahan stok untuk keuntungan lebih besar,” jelas Arief dalam konferensi pers di Jakarta.yang lain

Analisis & Dampak

Meski panen melimpah, harga beras tetap naik karena beberapa faktor:

  • Distribusi: Jalur distribusi dari sentra produksi ke konsumen masih menghadapi kendala logistik.

  • Spekulasi Pasar: Beberapa pedagang menahan stok untuk menciptakan kelangkaan semu.

  • Biaya Produksi: Kenaikan biaya pupuk dan transportasi turut menekan harga jual.

Kondisi ini menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Di sisi lain, petani juga tidak sepenuhnya menikmati keuntungan karena harga di tingkat produsen tidak sebanding dengan harga di pasar.

Kutipan Narasumber

Pengamat ekonomi pertanian dari IPB, Dr. Hermanto Siregar, menyebut fenomena ini sebagai “anomali pangan”.

“Ketika stok beras melimpah tetapi harga terus naik, berarti ada masalah serius dalam sistem distribusi dan pengawasan pemerintah,” ujarnya.

Konteks Sejarah

Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2017, ketika harga beras melonjak meski produksi nasional mencukupi. Pemerintah saat itu mengambil langkah operasi pasar dan impor terbatas untuk menekan harga.

Langkah Pemerintah

Menanggapi situasi ini, pemerintah berencana mengintensifkan operasi pasar melalui Bulog serta memperketat pengawasan distribusi. Presiden Joko Widodo juga telah meminta menteri terkait untuk memastikan harga beras segera terkendali sebelum berdampak lebih luas terhadap inflasi.

Kesimpulan

Kenaikan harga beras di Indonesia saat panen melimpah menjadi ironi sekaligus tantangan besar. Meski stok nasional meluas, masalah distribusi dan spekulasi pasar menciptakan tekanan bagi konsumen. Pemerintah perlu bergerak cepat agar harga beras kembali stabil, sehingga akses masyarakat terhadap pangan pokok tetap terjaga.

Program Makanan Gratis Picu Keracunan Massal di Jawa Barat

Program Makanan Gratis Picu Keracunan Massal di Jawa Barat, Ribuan Warga Terdampak

Ribuan Orang Jadi Korban, Pemerintah Akui Pengawasan Lemah

Jawa Barat – Program Makanan Gratis yang dijalankan pemerintah memicu keracunan massal di Jawa Barat, mengguncang masyarakat setelah insiden serius itu terjadi. Hingga Sabtu (27/9), tercatat hampir 6.000 orang terdampak, termasuk lebih dari 1.000 anak-anak. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar terkait standar keamanan pangan serta lemahnya sistem pengawasan.temagamelogin

Kronologi Kejadian

Warga mulai melaporkan keracunan massal sejak awal pekan di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Masyarakat yang mengonsumsi paket makanan dari program tersebut mengeluhkan gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga diare.kata-kata buat konoha

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa gejala muncul hanya beberapa jam setelah makanan dibagikan. Tenaga medis harus merawat banyak korban di puskesmas maupun rumah sakit terdekat.Seorang warga Garut, Siti Rohani (34), mengatakan dirinya bersama dua anak mengalami muntah-muntah setelah makan dari paket bantuan. “Awalnya saya kira sakit perut biasa, tapi ternyata banyak tetangga juga mengalami hal sama,” ungkapnya.

Pemerintah Akui Ada Kelemahan

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengakui bahwa insiden ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan rantai distribusi. Ia menyebut adanya keterbatasan SDM dan kurangnya uji kualitas di lapangan sebagai salah satu faktor pemicu.

“Kami bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Evaluasi besar-besaran sedang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Arief.

Fakta Penting

  • Hampir 6.000 orang terdampak keracunan massal di Jawa Barat.

  • Lebih dari 1.000 anak-anak ikut menjadi korban.

  • Gejala utama: mual, muntah, pusing, dan diare.

  • Pemerintah berjanji memperketat pengawasan dan distribusi makanan.

Dampak Lebih Luas

Keracunan massal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah. Sejumlah pengamat menilai, insiden ini dapat menghambat implementasi Program Makanan Gratis di daerah lain.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa pemerintah harus belajar dari kasus ini. “Program sosial memang penting, tapi tanpa manajemen risiko yang baik justru bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, organisasi kesehatan mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan standar nasional keamanan pangan bagi setiap penyedia makanan dalam program sosial.

Penutup

Kasus Program Makanan Gratis yang picu keracunan massal di Jawa Barat menjadi alarm bagi pemerintah dan semua pihak terkait. Pemerintah wajib melakukan evaluasi menyeluruh, transparansi, serta pengawasan ketat agar program yang sejatinya bertujuan mulia tidak kembali memakan korban.lainnya

Parlemen Setujui Anggaran 2026 Rp 3.842,7 Triliun

Parlemen Setujui Anggaran 2026 Rp 3.842,7 Triliun: Fokus Industri, Pendidikan, dan Ketahanan Ekonomi

Jakarta, 25 September 2025 – Parlemen Indonesia akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai mencapai Rp 3.842,7 triliun. Keputusan ini diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan pada Selasa (23/9), setelah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR.temagamelogin

APBN 2026 dirancang dengan defisit di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal.

Fokus Anggaran 2026

Dalam presentasi resmi, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa prioritas utama dalam alokasi anggaran:rahasia hidup sehat

  • Penguatan industri nasional, termasuk sektor tekstil, agrikultur, dan energi terbarukan.

  • Peningkatan layanan pendidikan, terutama melalui program makanan gratis bagi pelajar dan ibu hamil yang diperluas cakupannya.

  • Penguatan ketahanan energi dan pangan, sebagai upaya menghadapi tantangan global yang tidak menentu.

  • Percepatan pembangunan infrastruktur, baik transportasi maupun digital, untuk mendukung daya saing ekonomi.

Dengan fokus tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Latar Belakang Kebijakan

Persetujuan anggaran kali ini berlangsung dalam suasana politik yang dinamis. Beberapa fraksi sempat mengkritisi alokasi belanja, terutama pada sektor subsidi dan bantuan sosial. Namun, setelah serangkaian dialog, mayoritas anggota DPR akhirnya menyetujui rancangan anggaran dengan beberapa catatan.

Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun depan akan meningkat seiring perbaikan harga komoditas dan optimalisasi pajak digital. Sementara itu, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas sektor riil.

Pandangan Narasumber

Ekonom senior, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa APBN 2026 menunjukkan keseimbangan yang lebih sehat. “Defisit yang lebih kecil memberi ruang untuk stabilitas, namun belanja yang fokus pada pendidikan dan industri tetap bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Arya Fernandes menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi anggaran. “Keputusan DPR memberi legitimasi, tapi pelaksanaan di lapangan harus diawasi ketat agar program benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.

Konteks Sejarah

Persetujuan APBN setiap tahun selalu menjadi momen penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Jika menilik sejarah, sejak reformasi fiskal awal 2000-an, pemerintah terus berupaya menjaga defisit di bawah 3% PDB sebagai bentuk disiplin anggaran. APBN 2026 melanjutkan tradisi tersebut, dengan tambahan fokus pada inklusi sosial dan penguatan ketahanan nasional.

Kesimpulan

Pemerintah mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842,7 triliun, yang menandai Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan fiskal. Kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan arah strategis dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah berharap dengan fokus pada industri, pendidikan, dan ketahanan pangan, mereka bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian dunia.

Bentrok di Perbatasan Thailand–Kamboja

Bentrok di Perbatasan Thailand–Kamboja: Ketegangan Memanas, Korban Mulai Berjatuhan

Lead/Intro

Bentrok di perbatasan Thailand–Kamboja kembali pecah pada Senin (23/9/2025), menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai puluhan lainnya. Insiden terjadi di sekitar wilayah sengketa dekat Kuil Preah Vihear. Klaim teritorial yang telah lama menjadi sumber perselisihan antara kedua negara memicu pertempuran ini.temagamedaftar

Kronologi Kejadian

Bentrok dimulai pada dini hari ketika pasukan Thailand dan Kamboja saling melepaskan tembakan artileri ringan. Warga sipil yang tinggal tidak jauh dari garis perbatasan terpaksa mengungsi untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 300 keluarga harus meninggalkan rumah mereka.

Seorang saksi mata, Somchai Prasert, warga Thailand yang tinggal di dekat lokasi, mengatakan, “Kami mendengar suara tembakan berulang kali. Semua orang panik, terutama anak-anak. Kami hanya bisa lari menyelamatkan diri.”motivasi

Latar Belakang Perselisihan

Perselisihan perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar dari keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962, yang menyatakan Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Namun, kawasan di sekitarnya masih menjadi sengketa hingga kini.

Ketegangan sempat mereda setelah adanya kesepakatan gencatan senjata pada 2011. Namun, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa konflik tersebut belum benar-benar tuntas.

Tanggapan Resmi

Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa pihaknya hanya merespons tembakan terlebih dahulu dari pasukan Thailand. Sementara itu, juru bicara militer Thailand menegaskan bahwa bentrokan terjadi akibat “provokasi” dari Kamboja.

Pemerintah kedua negara kini sedang melakukan perundingan darurat dengan dimediasi oleh ASEAN. Juru bicara ASEAN, Nguyen Van Long, mengatakan, “Kami mendesak kedua negara untuk menahan diri dan segera menghentikan kekerasan.”

Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain jatuhnya korban jiwa, bentrok di perbatasan ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pasar perbatasan yang biasanya ramai kini ditutup, sementara jalur perdagangan utama terganggu. Para pedagang mengaku merugi hingga jutaan baht per hari akibat situasi ini.

Menurut data PBB, konflik serupa pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan lebih dari 50 ribu orang harus mengungsi sementara. Ada kekhawatiran bahwa situasi kali ini bisa kembali memicu krisis kemanusiaan jika mereka tidak segera menghentikannya.

Penutup

Bentrok di perbatasan Thailand–Kamboja menegaskan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa jika konflik tidak segera ditangani dengan dialog dan diplomasi, konflik berulang akan memperburuk hubungan bilateral dan merugikan masyarakat sipil. Peran ASEAN dan komunitas internasional menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas di wilayah Asia Tenggara.baca juga yang lain

Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, membawa asa baru di tengah tantangan fiskal

Jakarta, 8 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa melalui reshuffle kabinet. Pemerintah melakukan pergantian mendadak ini di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan fiskal dan desakan agar lebih agresif mendorong pertumbuhan ekonomi.temagamelogin

Kiprah Sri Mulyani di Pemerintahan

Publik mengenal Sri Mulyani luas sebagai sosok yang berhasil menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, memperkuat reformasi pajak, dan menekan defisit anggaran selama bertahun-tahun. Namun, sebagian pihak menilai kebijakan fiskal yang ketat kurang berpihak pada pertumbuhan cepat, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang masih menuntut keadilan ekonomi.Motivasi

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sosok baru di dunia ekonomi dan keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan memiliki latar belakang sebagai ekonom sekaligus insinyur. Dalam pernyataan perdananya setelah dilantik, Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan melalui kerja sama sektor swasta dan pemerintah tanpa menambah beban pajak baru.

Dampak Pergantian di Pasar dan Publik

Pergantian Menteri Keuangan ini segera memunculkan reaksi beragam dari publik dan pasar. Indeks saham di Jakarta sempat melemah sekitar 1,3 persen, sementara nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Para analis menilai bahwa hilangnya figur Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran terkait disiplin fiskal dan kepercayaan investor asing. Meski begitu, sebagian kalangan juga optimistis bahwa dengan gaya kepemimpinan yang lebih vokal, Purbaya mampu membawa angin segar dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Tantangan Berat Menanti

Tantangan yang dihadapi Purbaya cukup besar. Ia harus memastikan utang negara tetap terkendali, menjaga penerimaan pajak agar stabil, dan mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, ia juga harus menjawab keresahan publik terkait ketidakadilan fiskal yang sempat memicu gelombang protes beberapa waktu lalu.

Kesimpulan: Arah Baru Kebijakan Fiskal

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa menandai titik penting dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin meyakinkan rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dicapai. Namun di sisi lain, konsistensi dalam menjaga keuangan negara tetap sehat menjadi taruhan besar. Jika Purbaya mampu menyeimbangkan dua hal ini, maka pergantian Menteri Keuangan bisa menjadi momentum penting bagi penguatan fondasi ekonomi nasional.

Pemerintah Izinkan Swasta Impor BBM Lewat Pertamina

Pemerintah Izinkan Swasta Impor BBM Lewat Pertamina, Pasokan Energi Diharapkan Stabil

Jakarta, 20 September 2025 – Pemerintah izinkan perusahaan swasta impor BBM lewat Pertamina untuk menjaga ketersediaan energi nasional. Pemerintah mengumumkan kebijakan ini di Jakarta pekan ini, dan mulai berlaku dalam waktu dekat. Pemerintah mengambil langkah tersebut menyusul meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri serta fluktuasi harga minyak global.temagamelogin

Latar Belakang Kebijakan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, mereka memberikan izin ini karena Pertamina tidak mungkin menanggung seluruh beban impor BBM sendirian. Dengan melibatkan swasta, pemerintah berharap pasokan lebih terjamin dan tekanan fiskal negara dapat berkurang.motivasi

“Pemerintah izinkan swasta impor BBM lewat Pertamina, tapi tetap dalam mekanisme pengawasan ketat. Hal ini untuk memastikan kualitas dan harga tetap terkendali,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Tutuka Ariadji.

Mekanisme Impor

Dalam kebijakan baru ini, perusahaan swasta yang ingin melakukan impor harus bekerja sama dengan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Pertamina akan tetap menjadi pintu masuk utama distribusi BBM.

Beberapa poin penting mekanisme yang diatur:

  • Swasta wajib mengajukan izin resmi kepada ESDM.

  • Volume impor akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

  • Distribusi tetap melalui jaringan Pertamina agar harga tidak melonjak.

Dengan pola ini, pemerintah ingin menjaga agar distribusi tidak menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar.

Reaksi dan Dampak

Ekonom energi dari Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini sebagai langkah pragmatis. “Dengan memberi ruang kepada swasta, pasokan bisa lebih fleksibel. Namun tetap perlu diawasi agar tidak terjadi monopoli terselubung atau lonjakan harga di masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Migas Swasta Indonesia (Aspemindo) menyambut baik keputusan pemerintah. Mereka menilai, kesempatan ini bisa memperkuat rantai pasok energi sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor migas.

Bagi masyarakat, dampak kebijakan ini diharapkan positif karena:

  • Pasokan BBM lebih stabil meski harga minyak dunia berfluktuasi.

  • Potensi kelangkaan berkurang, terutama di daerah terpencil.

  • Tekanan APBN menurun karena biaya subsidi bisa lebih terkendali.

Sejarah Kebijakan Serupa

Kebijakan melibatkan swasta dalam impor energi bukan hal baru. Pada era 1990-an, pemerintah juga pernah membuka ruang bagi swasta untuk ikut menyalurkan BBM. Namun, pemerintah sempat mencabut aturan tersebut demi melindungi Pertamina. Kini, dengan kebutuhan energi yang semakin tinggi, pemerintah kembali menghidupkan opsi ini.baca juga yang lain

Penutup

Pemerintah izinkan swasta impor BBM lewat Pertamina bukan tanpa alasan. Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan pasokan, meringankan beban fiskal, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi dengan harga yang wajar. Meski demikian, pengawasan ketat akan menjadi kunci agar langkah ini benar-benar memberi manfaat bagi semua pihak.

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Mendadak untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, 17 September 2025 – Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Keputusan mendadak ini mengejutkan pasar keuangan dan pelaku usaha. Langkah tersebut diambil sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah inflasi rendah dan penyaluran kredit yang melambat.temagamelogin

Latar Belakang Kebijakan

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa kebijakan moneter ini merupakan respons atas tantangan ekonomi global dan domestik. Inflasi yang terkendali di level 2,7% tahun ke tahun memberikan ruang bagi BI untuk pangkas suku bunga lebih cepat dari perkiraan pasar.mengubah lelah jadi semangat

“Keputusan ini kami ambil untuk menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan likuiditas perbankan sehingga kredit ke sektor riil bisa tumbuh lebih optimal,” ujar Perry dalam konferensi pers, Selasa (17/9).

BI juga mencatat pelemahan permintaan kredit dari dunia usaha sejak kuartal II/2025. Dengan penurunan bunga acuan, biaya pinjaman diharapkan menjadi lebih murah dan mendorong perusahaan melakukan ekspansi.

Reaksi Pasar dan Dunia Usaha

Pemangkasan bunga ini mendapat sambutan positif dari kalangan industri. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyebut langkah BI sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah dan otoritas moneter serius menjaga daya saing ekonomi.

“Dengan bunga yang lebih rendah, dunia usaha bisa lebih agresif mengajukan kredit investasi. Harapannya, penyerapan tenaga kerja meningkat dan roda ekonomi bergerak lebih cepat,” kata Arsjad.

Pasar modal juga merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat 1,2% di sesi perdagangan siang setelah pengumuman tersebut. Investor asing mencatatkan net buy hingga Rp 750 miliar, menandakan kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Risiko dan Tantangan ke Depan

Meski begitu, beberapa ekonom mengingatkan bahwa kebijakan pangkas suku bunga harus diikuti dengan strategi menjaga stabilitas rupiah. Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai ada risiko arus modal keluar jika kondisi global memburuk.

“BI perlu mengimbangi pemangkasan bunga ini dengan kebijakan makroprudensial yang hati-hati. Jangan sampai rupiah melemah signifikan dan menimbulkan tekanan pada sektor eksternal,” jelas Faisal.

Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan masih terganjal oleh kehati-hatian bank dalam menyalurkan pinjaman, terutama di sektor properti dan manufaktur. Oleh karena itu, koordinasi erat antara pemerintah, BI, dan sektor keuangan sangat diperlukan.

Konteks Historis Kebijakan BI

Pemangkasan suku bunga kali ini menjadi yang pertama sejak awal 2024. Sebelumnya, BI cenderung menahan bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi pasca krisis pangan global. Kini, dengan inflasi yang stabil di bawah 3%, ruang pelonggaran moneter terbuka lebar.

Catatan sejarah menunjukkan, kebijakan serupa pada 2019 berhasil meningkatkan kredit konsumsi hingga 10% dalam setahun. Jika skenario yang sama terulang, maka tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 5,5%.

Kesimpulan

Keputusan Bank Indonesia pangkas suku bunga ke level 4,75% menjadi sinyal kuat upaya otoritas moneter dalam menjaga momentum ekonomi. Langkah ini diharapkan mampu dorong pertumbuhan melalui peningkatan kredit, investasi, dan konsumsi masyarakat. Meski risiko global tetap ada, optimisme pelaku pasar menunjukkan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan luas.baca juga lain nya

Banjir & Longsor Hebat Terjang Bali

Banjir & Longsor Hebat Terjang Bali, 17 Orang Meninggal

Bali, 15 September 2025 – Bencana alam kembali melanda Bali. Banjir & longsor hebat akibat hujan deras sejak akhir pekan menewaskan 17 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Ratusan rumah terendam air, akses jalan terputus, serta beberapa jembatan rusak parah. Pemerintah daerah bersama tim SAR masih melakukan evakuasi hingga hari Senin (15/9).temagamelogin

Kronologi Kejadian

Hujan ekstrem mengguyur wilayah Bali sejak Sabtu (13/9) malam. Curah hujan tinggi memicu banjir & longsor di beberapa kabupaten, terutama Buleleng, Tabanan, dan Gianyar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan kali ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.motivasi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Made Wirawan, menjelaskan bahwa banyak korban tertimpa material longsor saat berada di rumah. “Kami masih melakukan pencarian di dua lokasi longsor besar di Kabupaten Buleleng. Kemungkinan jumlah korban bisa bertambah,” ujarnya.baca juga yang lain ; klik

Dampak Kerusakan

Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga cukup parah. Data sementara mencatat:

  • 500 rumah terendam banjir dengan ketinggian 50–150 cm.

  • 5 jembatan putus, menghambat distribusi logistik dan evakuasi.

  • 200 hektare sawah terendam air, terancam gagal panen.

  • Listrik padam di beberapa wilayah akibat jaringan terganggu.

Puluhan pengungsi kini ditampung di balai desa dan sekolah-sekolah yang dialihfungsikan menjadi posko darurat.

Suara dari Lapangan

Seorang warga Buleleng, Nyoman Sari (45), mengaku trauma dengan kejadian ini. “Air datang begitu cepat, hanya dalam hitungan menit rumah kami terendam. Kami hanya sempat menyelamatkan diri tanpa membawa barang-barang,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa mendalam. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan. “Fokus utama kita adalah penyelamatan warga. Infrastruktur bisa kita bangun kembali, tapi nyawa manusia tidak bisa tergantikan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta.

Konteks Historis

Bali sebelumnya juga pernah dilanda banjir & longsor besar pada 2017 yang menewaskan 12 orang. Para ahli menilai bencana kali ini dipicu kombinasi curah hujan ekstrem dan alih fungsi lahan yang masif di kawasan pegunungan. Menurut WALHI Bali, deforestasi dan pembangunan yang tidak terkendali turut memperparah risiko bencana.

Penutup

Tragedi banjir & longsor di Bali yang menewaskan 17 orang meninggal menjadi peringatan penting tentang rapuhnya daerah rawan bencana di tengah perubahan iklim. Selain evakuasi cepat, langkah jangka panjang seperti konservasi lahan, perbaikan tata ruang, dan edukasi masyarakat harus menjadi prioritas.

Bencana ini mengingatkan kita bahwa Bali, meski dikenal sebagai surga wisata, tetap rentan terhadap ancaman alam. Solidaritas dan langkah nyata dari semua pihak sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Indonesia Presses Businesses to Import Satu Juta Sapi Perah

Indonesia Presses Businesses to Import Satu Juta Sapi Perah untuk Tingkatkan Produksi Susu

Jakarta, 15 September 2025 – Pemerintah Indonesia menekan dunia usaha untuk segera merealisasikan rencana import satu juta sapi perah dalam lima tahun ke depan. Program senilai sekitar Rp 48 triliun (setara USD 3 miliar) ini digagas untuk mendukung produksi susu nasional, sekaligus menyukseskan program makanan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil.temagamelogin

Langkah Indonesia presses businesses ini muncul setelah data menunjukkan produksi susu domestik masih jauh dari kebutuhan nasional. Saat ini, lebih dari 80% konsumsi susu di Indonesia masih bergantung pada impor bubuk susu, terutama dari Selandia Baru dan Australia.Motivasi

Target Ambisius Pemerintah

Menteri Pertanian menyebut target import satu juta sapi perah ini harus dicapai pada 2030. Pemerintah ingin peternakan sapi perah lokal diperkuat melalui kemitraan dengan swasta.

“Kalau kita hanya mengandalkan impor bubuk susu, harga akan rentan naik. Kita butuh kedaulatan pangan, terutama susu segar. Itu sebabnya pemerintah mendorong dunia usaha untuk segera mengimpor sapi perah dan membangun industri hulu-hilirnya,” kata Menteri Pertanian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9).

Namun, hingga saat ini realisasi masih jauh dari target. Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) mengungkapkan bahwa kendala terbesar adalah biaya investasi kandang, pakan, dan infrastruktur rantai dingin (cold chain).baca juga yang lain ;klik

Kronologi dan Fakta Penting

  • Program diumumkan: 2024 dengan target lima tahun.

  • Jumlah sapi perah: 1 juta ekor hingga 2030.

  • Anggaran: USD 3 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.

  • Tujuan utama: meningkatkan produksi susu segar dalam negeri.

  • Manfaat tambahan: mendukung program makan siang gratis untuk 82 juta siswa dan 5 juta ibu hamil.

    Tantangan dan Suara Publik

    Ekonom dari Universitas Indonesia menilai, program ini strategis tetapi berisiko. “Indonesia presses businesses untuk menanggung beban investasi besar. Tanpa insentif fiskal, sulit berharap swasta berani impor sapi dalam jumlah masif,” jelasnya.

    Selain itu, faktor iklim dan ketersediaan lahan juga menjadi sorotan. Sapi perah lebih cocok di daerah sejuk seperti Jawa Barat, Malang, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Jika tidak ada perencanaan matang, produktivitas sapi bisa rendah.

    Peternak lokal juga berharap program ini tidak mematikan usaha kecil. “Kalau hanya swasta besar yang bisa impor, peternak kecil akan semakin terpinggirkan,” ujar Ketua APSPI.

    Konteks Historis

    Indonesia pernah memiliki program besar pengembangan sapi perah pada era 1980-an dengan bantuan dari Selandia Baru. Namun program tersebut gagal berkelanjutan karena lemahnya manajemen pakan dan distribusi susu. Pemerintah berupaya belajar dari kegagalan itu agar program kali ini lebih berhasil.

    Kesimpulan

    Program import satu juta sapi perah adalah langkah besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor susu bubuk dan memperkuat kedaulatan pangan. Meski ambisius, implementasi program ini menghadapi tantangan serius seperti biaya, iklim, dan dukungan infrastruktur.

    Jika berhasil, kebijakan ini tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat peternakan rakyat, serta mendukung program makan siang gratis nasional. Namun tanpa sinergi pemerintah, swasta, dan peternak kecil, target ini berisiko hanya menjadi wacana.

Dana Rp 200 Triliun untuk Bank Negara

Dana Rp 200 Triliun untuk Bank Negara: Fokus ke Kredit, Bukan Obligasi

Jakarta, 13 September 2025 – Pemerintah Indonesia resmi mengalokasikan Dana Rp 200 triliun untuk bank-bank milik negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah hanya mengizinkan bank-bank menggunakan dana tersebut untuk fokus pada kredit, bukan obligasi. Pemerintah mengumumkan kebijakan ini pada Jumat (12/9) sebagai langkah untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

temagameid

Latar Belakang Kebijakan

Keputusan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Inflasi tinggi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya biaya hidup menjadi sorotan utama pemerintah. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai bank negara perlu memperbesar penyaluran kredit produktif agar roda ekonomi tetap berputar.Motivasi

Menurut catatan Kementerian Keuangan, rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, analis menganggap suntikan Dana Rp 200 triliun sebagai langkah strategis untuk mendorong sektor riil.baca yang lain ;klik

Instruksi Tegas: Tidak untuk Obligasi

Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa dana ini tidak boleh dialihkan ke instrumen lain seperti obligasi.

“Kami ingin memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar mengalir ke masyarakat melalui kredit. Fokus ke kredit, bukan obligasi. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh sektor riil,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Instruksi ini sekaligus merespons kekhawatiran publik bahwa bank BUMN sering memilih instrumen berisiko rendah seperti obligasi, alih-alih menyalurkan kredit ke usaha kecil dan menengah (UKM).

Dampak untuk Sektor Ekonomi

Pemerintah berharap penyaluran dana ini dapat menggerakkan berbagai sektor:

  • UMKM: Kredit mikro akan membantu pelaku usaha kecil bertahan di tengah tekanan biaya hidup.

  • Industri: Kredit investasi akan mempercepat ekspansi pabrik dan proyek baru.

  • Konsumsi Rumah Tangga: Kredit konsumsi akan menjaga daya beli masyarakat.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Dr. Bambang Widjajanto, menilai kebijakan ini bisa menjadi momentum pemulihan. “Dia mengatakan, jika pemerintah menyalurkan Dana Rp 200 triliun ke kredit produktif, efek pengganda terhadap perekonomian akan sangat signifikan. Namun, mereka tetap memerlukan pengawasan ketat”

Sejarah Kebijakan Serupa

Kebijakan penempatan dana pemerintah di bank BUMN bukan hal baru. Pada masa pandemi 2020, pemerintah juga menempatkan lebih dari Rp 30 triliun untuk menjaga likuiditas perbankan. Bedanya, kali ini pemerintah menekankan penggunaan dana secara langsung untuk kredit.

Kesimpulan

Kebijakan alokasi Dana Rp 200 triliun bagi bank negara dengan instruksi fokus ke kredit, bukan obligasi menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor riil. Langkah ini bisa menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional, jika dijalankan sesuai rencana. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen bank negara dalam menyalurkan kredit secara tepat sasaran.