Parlemen Setujui Anggaran 2026 Rp 3.842,7 Triliun: Fokus Industri, Pendidikan, dan Ketahanan Ekonomi
Jakarta, 25 September 2025 – Parlemen Indonesia akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai mencapai Rp 3.842,7 triliun. Keputusan ini diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan pada Selasa (23/9), setelah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR.temagamelogin
APBN 2026 dirancang dengan defisit di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal.
Fokus Anggaran 2026
Dalam presentasi resmi, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa prioritas utama dalam alokasi anggaran:rahasia hidup sehat
-
Penguatan industri nasional, termasuk sektor tekstil, agrikultur, dan energi terbarukan.
-
Peningkatan layanan pendidikan, terutama melalui program makanan gratis bagi pelajar dan ibu hamil yang diperluas cakupannya.
-
Penguatan ketahanan energi dan pangan, sebagai upaya menghadapi tantangan global yang tidak menentu.
-
Percepatan pembangunan infrastruktur, baik transportasi maupun digital, untuk mendukung daya saing ekonomi.
Dengan fokus tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Latar Belakang Kebijakan
Persetujuan anggaran kali ini berlangsung dalam suasana politik yang dinamis. Beberapa fraksi sempat mengkritisi alokasi belanja, terutama pada sektor subsidi dan bantuan sosial. Namun, setelah serangkaian dialog, mayoritas anggota DPR akhirnya menyetujui rancangan anggaran dengan beberapa catatan.
Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun depan akan meningkat seiring perbaikan harga komoditas dan optimalisasi pajak digital. Sementara itu, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas sektor riil.
Pandangan Narasumber
Ekonom senior, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa APBN 2026 menunjukkan keseimbangan yang lebih sehat. “Defisit yang lebih kecil memberi ruang untuk stabilitas, namun belanja yang fokus pada pendidikan dan industri tetap bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Arya Fernandes menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi anggaran. “Keputusan DPR memberi legitimasi, tapi pelaksanaan di lapangan harus diawasi ketat agar program benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.
Konteks Sejarah
Persetujuan APBN setiap tahun selalu menjadi momen penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Jika menilik sejarah, sejak reformasi fiskal awal 2000-an, pemerintah terus berupaya menjaga defisit di bawah 3% PDB sebagai bentuk disiplin anggaran. APBN 2026 melanjutkan tradisi tersebut, dengan tambahan fokus pada inklusi sosial dan penguatan ketahanan nasional.
Kesimpulan
Pemerintah mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842,7 triliun, yang menandai Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan fiskal. Kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan arah strategis dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah berharap dengan fokus pada industri, pendidikan, dan ketahanan pangan, mereka bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian dunia.