Kategori: Berita Ekonomi

Indonesia–Singapura Siapkan Investasi Hijau USD 10 Miliar

👇

🇮🇩 Indonesia dan Singapura Siapkan Investasi Hijau USD 10 Miliar untuk Energi Bersih dan Industri Ramah Lingkungan

Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani MoU senilai USD 10 miliar (sekitar Rp 160 triliun) untuk mengembangkan proyek energi hijau. Kesepakatan yang diumumkan pada awal Oktober 2025 ini mencakup kerja sama di bidang panel surya, penangkapan karbon (CCS), dan industri hijau terintegrasi di Batam serta Kalimantan Utara.temagame daftar

Inisiatif ini bertujuan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi bersih di Asia Tenggara.

Tubuh Berita

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat kemitraan kedua negara di sektor energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa proyek ini akan membuka peluang investasi besar di sektor teknologi hijau dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru.video temagame

“Kolaborasi ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga berbagi teknologi dan pengalaman dalam membangun sistem energi berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam besar, sementara Singapura memiliki keunggulan dalam pembiayaan dan teknologi,” ujar Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10).

Rencana investasi USD 10 miliar itu meliputi tiga proyek utama:

  • Pembangunan rantai pasok panel surya di Batam, Bintan, dan Karimun.

  • Pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menyimpan emisi industri besar di wilayah Kalimantan Timur.

  • Zona industri hijau di Kalimantan Utara yang akan didukung energi dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tenaga surya.

Langkah ini juga mendukung komitmen Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dan memenuhi Perjanjian Paris. Pemerintah menilai kerja sama lintas negara sangat penting untuk mempercepat adopsi teknologi bersih yang selama ini masih mahal dan terbatas di dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan bahwa negaranya melihat potensi besar dalam sektor energi hijau Indonesia.

“Singapura ingin menjadi mitra utama dalam membangun ekosistem energi hijau di kawasan. Investasi ini juga membuka jalan bagi ekspor energi bersih dari Indonesia ke negara-negara ASEAN,” katanya.

Selain bidang energi, kerja sama ini juga mencakup pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan transfer teknologi. Kedua negara sepakat untuk membentuk pusat riset bersama di bidang efisiensi energi, pengelolaan karbon, dan inovasi industri hijau.

Dampak dan Kesimpulan

Proyek Waste-to-Energy, panel surya, dan CCS ini diperkirakan bisa menurunkan emisi karbon nasional hingga 45% pada 2030. Investasi besar dari Singapura juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia semakin serius mengembangkan energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerja sama senilai USD 10 miliar ini bukan sekadar bisnis, tapi langkah nyata menuju masa depan energi yang hijau, efisien, dan berkelanjutan bagi kawasan.

Indonesia Siapkan Proyek Waste-to-Energy di 33 Kota

Indonesia Siapkan Proyek Waste-to-Energy di 33 Kota, Butuh Investasi Rp 91 Triliun

Jakarta, 13 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan proyek besar pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE) di 33 kota besar. Proyek strategis ini membutuhkan investasi mencapai Rp 91 triliun, dan diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju ekonomi hijau serta pengurangan emisi karbon nasional.temagame slot 

Transformasi Sampah Jadi Energi Bersih

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa proyek Waste-to-Energy ini akan memanfaatkan teknologi pembakaran termal dan sistem pengolahan biogas modern. Tujuannya adalah mengurangi tumpukan sampah perkotaan sekaligus menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal.Motivasi

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), pemerintah berkomitmen mempercepat transisi energi bersih.

“Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun. Melalui proyek ini, kita ingin mengubah tantangan itu menjadi peluang energi ramah lingkungan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10).

Proyek ini juga menjadi bagian dari target nasional untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan pencemaran lingkungan.

33 Kota Jadi Lokasi Prioritas

Pemerintah telah menetapkan 33 kota yang masuk daftar prioritas, antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Kota-kota tersebut dipilih karena memiliki volume sampah tinggi dan potensi pasar listrik yang besar.

Beberapa poin penting proyek ini meliputi:

  • Total kapasitas listrik: 400 megawatt dari hasil konversi limbah.

  • Perkiraan investasi: Rp 91 triliun, berasal dari kombinasi dana pemerintah, BUMN, dan investor swasta.

  • Target operasi tahap awal: 2027.

  • Teknologi utama: incinerator modern dan sistem anaerobic digestion untuk produksi gas metana.

Selain ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Dalam Negeri juga ikut terlibat dalam penetapan lokasi dan sinkronisasi perizinan.

Dukungan Investor dan Tantangan Implementasi

Beberapa investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa sudah menyatakan ketertarikan untuk ikut dalam proyek Waste-to-Energy ini. Menurut Asosiasi Energi Baru Terbarukan Indonesia (AEBTI), minat tinggi muncul karena proyek ini menawarkan potensi keuntungan ganda — dari sisi energi dan lingkungan.

Meski begitu, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah proses pengumpulan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sistem logistik yang belum efisien dapat memengaruhi pasokan bahan baku energi. Pemerintah kini tengah menyiapkan skema kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah terpadu.

“Kunci keberhasilan proyek Waste-to-Energy bukan hanya teknologi, tapi juga kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah sejak sumbernya,” jelas Wahyu Pratama, pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia.

Langkah Menuju Kota Hijau Berkelanjutan

Pemerintah menilai proyek ini sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Jika seluruh proyek berhasil terealisasi, Indonesia berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 12 juta ton per tahun dan menghemat lahan TPA secara signifikan.

Program Waste-to-Energy juga sejalan dengan tren global yang menempatkan energi terbarukan sebagai tulang punggung ekonomi hijau. Beberapa negara seperti Jepang dan Denmark telah berhasil menerapkan teknologi serupa dengan efisiensi tinggi.

Dalam jangka panjang, keberhasilan proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional serta membuka peluang kerja baru di sektor teknologi hijau.

Kesimpulan

Proyek Waste-to-Energy senilai Rp 91 triliun menjadi salah satu langkah konkret Indonesia dalam menghadapi krisis sampah sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Dengan sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat, program ini dapat menjadi tonggak penting bagi masa depan energi berkelanjutan di tanah air.

Pemerintah Batasi Masa Berlaku Kuota Tambang

Pemerintah Batasi Masa Berlaku Kuota Tambang: Hanya Satu Tahun Mulai 2025

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya mineral dengan membatasi masa berlaku kuota tambang menjadi hanya satu tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai memberlakukan kebijakan ini pada tahun 2025 dan mengumumkannya langsung sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola industri pertambangan nasional.temagame link slot

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan

Sebelumnya, Pemerintah memberikan kuota produksi tambang untuk jangka waktu lebih panjang, yakni dua hingga tiga tahun. Namun, Pemerintah menilai mekanisme tersebut kurang fleksibel menghadapi perubahan pasar global dan kondisi produksi dalam negeri.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin mengontrol volume produksi tambang dengan lebih ketat dan menjaga stabilitas harga komoditas. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan aturan hukum.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM menjelaskan, perubahan ini bertujuan agar target produksi bisa disesuaikan setiap tahun dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan dalam negeri. “Kami ingin mekanisme yang lebih adaptif dan tidak kaku seperti sebelumnya,” ujarnya.

Dampak bagi Pelaku Industri

Kebijakan ini mendapat beragam tanggapan dari pelaku industri.
Sebagian perusahaan tambang besar menyambut positif langkah tersebut karena dinilai bisa menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan pasar.menikmati hidup

Namun, ada juga yang menilai kebijakan ini membawa tantangan baru.
Dengan masa berlaku kuota yang lebih singkat, perusahaan perlu lebih sering memperbarui izin, yang tentu menambah biaya dan waktu administrasi.

Meski begitu, pemerintah memastikan digitalisasi sistem perizinan tambang akan mempercepat proses tersebut, sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha.

Konteks Global dan Dampak Ekonomi

Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya permintaan global terhadap komoditas mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga — tiga sektor unggulan Indonesia. Pemerintah berupaya agar sumber daya ini dapat dikelola dengan lebih transparan dan berkelanjutan, tanpa merugikan penerimaan negara.

Dalam jangka panjang, pemerintah berharap kebijakan pembatasan kuota ini bisa meningkatkan efisiensi dan mencegah penimbunan hasil tambang, sekaligus memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Beberapa analis ekonomi menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor mineral global, terutama dalam industri baterai listrik dan energi hijau.
Menurut pengamat energi Universitas Indonesia, Rahmawati Adiningsih, kebijakan ini menjadi momentum agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memiliki kendali lebih besar atas rantai pasoknya.

Tantangan ke Depan

Meski para analis menilai arah kebijakan tepat, tantangan terbesar terletak pada pengawasan dan implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan kuota, termasuk praktik tambang ilegal atau manipulasi data produksi.

Selain itu, Pemerintah berharap daerah penghasil tambang juga mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara merata. Rahmawati menambahkan, “Pemerintah harus memperkuat desentralisasi manfaat tambang, bukan hanya di pusat.

Kesimpulan

Kebijakan baru yang membatasi masa berlaku kuota tambang menjadi satu tahun menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan keberlanjutan sektor pertambangan.baca juga

Pemerintah meyakini langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung lebih bijak dan adil bagi masyarakat, meski kebijakan ini sempat menimbulkan penyesuaian bagi pelaku industri.