Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, membawa asa baru di tengah tantangan fiskal

Jakarta, 8 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa melalui reshuffle kabinet. Pemerintah melakukan pergantian mendadak ini di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan fiskal dan desakan agar lebih agresif mendorong pertumbuhan ekonomi.temagamelogin

Kiprah Sri Mulyani di Pemerintahan

Publik mengenal Sri Mulyani luas sebagai sosok yang berhasil menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, memperkuat reformasi pajak, dan menekan defisit anggaran selama bertahun-tahun. Namun, sebagian pihak menilai kebijakan fiskal yang ketat kurang berpihak pada pertumbuhan cepat, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang masih menuntut keadilan ekonomi.Motivasi

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sosok baru di dunia ekonomi dan keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan memiliki latar belakang sebagai ekonom sekaligus insinyur. Dalam pernyataan perdananya setelah dilantik, Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan melalui kerja sama sektor swasta dan pemerintah tanpa menambah beban pajak baru.

Dampak Pergantian di Pasar dan Publik

Pergantian Menteri Keuangan ini segera memunculkan reaksi beragam dari publik dan pasar. Indeks saham di Jakarta sempat melemah sekitar 1,3 persen, sementara nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Para analis menilai bahwa hilangnya figur Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran terkait disiplin fiskal dan kepercayaan investor asing. Meski begitu, sebagian kalangan juga optimistis bahwa dengan gaya kepemimpinan yang lebih vokal, Purbaya mampu membawa angin segar dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Tantangan Berat Menanti

Tantangan yang dihadapi Purbaya cukup besar. Ia harus memastikan utang negara tetap terkendali, menjaga penerimaan pajak agar stabil, dan mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, ia juga harus menjawab keresahan publik terkait ketidakadilan fiskal yang sempat memicu gelombang protes beberapa waktu lalu.

Kesimpulan: Arah Baru Kebijakan Fiskal

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa menandai titik penting dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin meyakinkan rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dicapai. Namun di sisi lain, konsistensi dalam menjaga keuangan negara tetap sehat menjadi taruhan besar. Jika Purbaya mampu menyeimbangkan dua hal ini, maka pergantian Menteri Keuangan bisa menjadi momentum penting bagi penguatan fondasi ekonomi nasional.

Dana Rp 200 Triliun untuk Bank Negara: Fokus ke Kredit, Bukan Obligasi

Jakarta, 13 September 2025 – Pemerintah Indonesia resmi mengalokasikan Dana Rp 200 triliun untuk bank-bank milik negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah hanya mengizinkan bank-bank menggunakan dana tersebut untuk fokus pada kredit, bukan obligasi. Pemerintah mengumumkan kebijakan ini pada Jumat (12/9) sebagai langkah untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

temagameid

Latar Belakang Kebijakan

Keputusan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Inflasi tinggi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya biaya hidup menjadi sorotan utama pemerintah. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai bank negara perlu memperbesar penyaluran kredit produktif agar roda ekonomi tetap berputar.Motivasi

Menurut catatan Kementerian Keuangan, rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, analis menganggap suntikan Dana Rp 200 triliun sebagai langkah strategis untuk mendorong sektor riil.baca yang lain ;klik

Instruksi Tegas: Tidak untuk Obligasi

Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa dana ini tidak boleh dialihkan ke instrumen lain seperti obligasi.

“Kami ingin memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar mengalir ke masyarakat melalui kredit. Fokus ke kredit, bukan obligasi. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh sektor riil,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Instruksi ini sekaligus merespons kekhawatiran publik bahwa bank BUMN sering memilih instrumen berisiko rendah seperti obligasi, alih-alih menyalurkan kredit ke usaha kecil dan menengah (UKM).

Dampak untuk Sektor Ekonomi

Pemerintah berharap penyaluran dana ini dapat menggerakkan berbagai sektor:

UMKM: Kredit mikro akan membantu pelaku usaha kecil bertahan di tengah tekanan biaya hidup.
Industri: Kredit investasi akan mempercepat ekspansi pabrik dan proyek baru.
Konsumsi Rumah Tangga: Kredit konsumsi akan menjaga daya beli masyarakat.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Dr. Bambang Widjajanto, menilai kebijakan ini bisa menjadi momentum pemulihan. “Dia mengatakan, jika pemerintah menyalurkan Dana Rp 200 triliun ke kredit produktif, efek pengganda terhadap perekonomian akan sangat signifikan. Namun, mereka tetap memerlukan pengawasan ketat”

Sejarah Kebijakan Serupa

Kebijakan penempatan dana pemerintah di bank BUMN bukan hal baru. Pada masa pandemi 2020, pemerintah juga menempatkan lebih dari Rp 30 triliun untuk menjaga likuiditas perbankan. Bedanya, kali ini pemerintah menekankan penggunaan dana secara langsung untuk kredit.

Kesimpulan

Kebijakan alokasi Dana Rp 200 triliun bagi bank negara dengan instruksi fokus ke kredit, bukan obligasi menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor riil. Langkah ini bisa menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional, jika dijalankan sesuai rencana. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen bank negara dalam menyalurkan kredit secara tepat sasaran.