Parlemen Setujui Anggaran 2026 Rp 3.842,7 Triliun: Fokus Industri, Pendidikan, dan Ketahanan Ekonomi

Jakarta, 25 September 2025 – Parlemen Indonesia akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai mencapai Rp 3.842,7 triliun. Keputusan ini diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan pada Selasa (23/9), setelah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR.temagamelogin

APBN 2026 dirancang dengan defisit di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal.

Fokus Anggaran 2026

Dalam presentasi resmi, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa prioritas utama dalam alokasi anggaran:rahasia hidup sehat

Penguatan industri nasional, termasuk sektor tekstil, agrikultur, dan energi terbarukan.
Peningkatan layanan pendidikan, terutama melalui program makanan gratis bagi pelajar dan ibu hamil yang diperluas cakupannya.
Penguatan ketahanan energi dan pangan, sebagai upaya menghadapi tantangan global yang tidak menentu.
Percepatan pembangunan infrastruktur, baik transportasi maupun digital, untuk mendukung daya saing ekonomi.

Dengan fokus tersebut, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Latar Belakang Kebijakan

Persetujuan anggaran kali ini berlangsung dalam suasana politik yang dinamis. Beberapa fraksi sempat mengkritisi alokasi belanja, terutama pada sektor subsidi dan bantuan sosial. Namun, setelah serangkaian dialog, mayoritas anggota DPR akhirnya menyetujui rancangan anggaran dengan beberapa catatan.

Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun depan akan meningkat seiring perbaikan harga komoditas dan optimalisasi pajak digital. Sementara itu, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas sektor riil.

Pandangan Narasumber

Ekonom senior, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa APBN 2026 menunjukkan keseimbangan yang lebih sehat. “Defisit yang lebih kecil memberi ruang untuk stabilitas, namun belanja yang fokus pada pendidikan dan industri tetap bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Arya Fernandes menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi anggaran. “Keputusan DPR memberi legitimasi, tapi pelaksanaan di lapangan harus diawasi ketat agar program benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.

Konteks Sejarah

Persetujuan APBN setiap tahun selalu menjadi momen penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Jika menilik sejarah, sejak reformasi fiskal awal 2000-an, pemerintah terus berupaya menjaga defisit di bawah 3% PDB sebagai bentuk disiplin anggaran. APBN 2026 melanjutkan tradisi tersebut, dengan tambahan fokus pada inklusi sosial dan penguatan ketahanan nasional.

Kesimpulan

Pemerintah mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842,7 triliun, yang menandai Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan fiskal. Kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan arah strategis dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah berharap dengan fokus pada industri, pendidikan, dan ketahanan pangan, mereka bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian dunia.

Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, membawa asa baru di tengah tantangan fiskal

Jakarta, 8 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa melalui reshuffle kabinet. Pemerintah melakukan pergantian mendadak ini di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan fiskal dan desakan agar lebih agresif mendorong pertumbuhan ekonomi.temagamelogin

Kiprah Sri Mulyani di Pemerintahan

Publik mengenal Sri Mulyani luas sebagai sosok yang berhasil menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, memperkuat reformasi pajak, dan menekan defisit anggaran selama bertahun-tahun. Namun, sebagian pihak menilai kebijakan fiskal yang ketat kurang berpihak pada pertumbuhan cepat, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang masih menuntut keadilan ekonomi.Motivasi

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sosok baru di dunia ekonomi dan keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan memiliki latar belakang sebagai ekonom sekaligus insinyur. Dalam pernyataan perdananya setelah dilantik, Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan melalui kerja sama sektor swasta dan pemerintah tanpa menambah beban pajak baru.

Dampak Pergantian di Pasar dan Publik

Pergantian Menteri Keuangan ini segera memunculkan reaksi beragam dari publik dan pasar. Indeks saham di Jakarta sempat melemah sekitar 1,3 persen, sementara nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Para analis menilai bahwa hilangnya figur Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran terkait disiplin fiskal dan kepercayaan investor asing. Meski begitu, sebagian kalangan juga optimistis bahwa dengan gaya kepemimpinan yang lebih vokal, Purbaya mampu membawa angin segar dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Tantangan Berat Menanti

Tantangan yang dihadapi Purbaya cukup besar. Ia harus memastikan utang negara tetap terkendali, menjaga penerimaan pajak agar stabil, dan mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, ia juga harus menjawab keresahan publik terkait ketidakadilan fiskal yang sempat memicu gelombang protes beberapa waktu lalu.

Kesimpulan: Arah Baru Kebijakan Fiskal

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa menandai titik penting dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin meyakinkan rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dicapai. Namun di sisi lain, konsistensi dalam menjaga keuangan negara tetap sehat menjadi taruhan besar. Jika Purbaya mampu menyeimbangkan dua hal ini, maka pergantian Menteri Keuangan bisa menjadi momentum penting bagi penguatan fondasi ekonomi nasional.

Tag: Pertumbuhan Ekonomi